Dobo-Diskominfo. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sekaligus Sosialisasi Literasi dan Edukasi Keuangan Tahun 2026 di Lantai II Gedung BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu (11/6/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program TPAKD tahun 2025 sekaligus penetapan program kerja tahun 2026. Selain itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, secara resmi membuka Rapat Pleno TPAKD tersebut. Hadir dalam kegiatan itu Pimpinan OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Dobo, Plh Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten sekda, pimpinan OPD, perwakilan lembaga jasa keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, anggota TPAKD, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Bupati Timotius Kaidel menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Aru. “Masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Banyak masyarakat yang telah menggunakan produk jasa keuangan, namun belum memahami manfaat maupun risikonya secara baik,” ujar Kaidel. Ia menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan produk keuangan maupun maraknya praktik penipuan keuangan ilegal. Selain itu, kata Kaidel, pemerintah pusat juga menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 98 persen pada tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama di daerah dengan tantangan geografis seperti Kepulauan Aru. Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru juga memaparkan sejumlah capaian program TPAKD selama tahun 2025, di antaranya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 42 debitur dengan total nilai mencapai Rp3,42 miliar yang didominasi sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, terdapat lebih dari 301 agen Laku Pandai yang aktif beroperasi di wilayah Kepulauan Aru sepanjang tahun 2025. TPAKD juga mencatat pembukaan 312 rekening baru dengan total nominal Rp456,74 juta. Program edukasi dan penguatan UMKM juga terus dilakukan melalui kegiatan business matching sebanyak tiga kali dalam tiga bulan bersama pelaku UMKM dan kelompok perempuan. Sementara itu, program Simpanan Pelajar (Simpel) telah memiliki lebih dari 700 rekening pelajar aktif.
Pimpinan OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, dalam pemaparannya menjelaskan kondisi literasi dan inklusi keuangan nasional serta rencana intervensi berbasis data yang akan dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perhatian khusus dalam peningkatan akses layanan keuangan. Pada rapat pleno tersebut, TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru juga menetapkan sejumlah program strategis tahun 2026 yang akan dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan seluruh OPD. Program tersebut meliputi penguatan program Satu Pelajar Satu Rekening dengan target melibatkan sekitar 10 sekolah tingkat SMP dan SMA, optimalisasi penyaluran KUR dan pembiayaan UMKM pada sektor pertanian dan perikanan, peningkatan jumlah merchant QRIS dan layanan Laku Pandai, serta pelaksanaan business matching bagi pelaku UMKM. Bupati Timotius Kaidel menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar seluruh program TPAKD tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Aru. Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka oleh Bupati Kepulauan Aru.
