Dobo-Diskominfo. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dr, Johan Gonga menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka mendengarkan kata putus fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan tahun 2023. Rapat yang berlangsung pada sabtu 30 september 2023 tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Yob Ubyaan S.Sos, semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Asisten, para Staf Ahli, Kepala Badan, para Kepala Bagian, para Camat, para Lurah, PDAM, RSUD , Pimpinan Partai Politik, Organisasi Profesi, Organsasi Kepemudaan,Media massa, serta stake holder lainnya.
Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Anggaran, Komisi-Komisi dan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas kerjasama yang selama ini terbangun termasuk tanggung jawab dan komitmen bersama dalam membangun Aru kedepan.sebagaimana diketahui bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2023, didasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023, mengamanatkan, Pemerintah Daerah wajib melakukan prioritas dan plafon anggaran sementara yang merupakan rancangan program prioritas, yang menjadi batas maksimal anggaran yang diberikan kepada semua Orgnisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan rencana APBD perubahan dan mendengar masukan daftar inventaris masalah (DIM), serta pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disetujui dalam paripurna bersama Pemerintah Daerah.
Gonga mengharapkan APBD perubahan tahun ini kiranya dapat memberikan kontribusi dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi pemerintah daerah dan bermanfaat bagi seluruh kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.selanjutnya rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2023 yang telah mendapat persetujuan melalui enam fraksi dalam penyampaian kata putus fraksi tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Maluku untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
