Dobo-Diskominfo. Bertempat di lapangan upacara Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kamis (25/04/2024), Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Jacob Ubyaan S.Sos memimpin sekaligus bertindak sebagai Inspektur upacara Hari Otonomi Daerah yang ke XXVIII tahun yang diikuti oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Daerah, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Unsur TNI,POLRI, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pimpinan BUMN, BUMD serta Pemangku Kepentingan lainnya.
Hari Otonomi yang ke XXVIII tersebut mengusung tema “ Otonomi Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat” tema tersebut dipilih unutk memperkokoh komitmen, tanggung jawab serta kesadaran jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal, serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, demikian arahan Menteri Dalam Negeri RI yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Jacob Ubyaan S.Sos yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Ditambahkan terdapat pembagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Kota yang menuntut Pemerintah Daerah mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsifdari segi tujuan demokrasi.
Lebih lanjut dikatakan kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik ditingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society yang proses demokrasinya ditingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan laksanakan pada bulan November 2024 nanti, tujuan daripada otonomi daerah tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lainnya, namun tercapai satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaiakan kualitas pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif dan demikian pula sebaliknya, penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis sehingga menciptkan daerah yang ramah investor agar dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Dijelaskan dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi di tahun 2045 merupakan suatu kebijakan desentralisasi yang memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah unutk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan yang semula berbasis produk yang yang tidak dapat dperbaharui seperti industry pengelohan pertambangan berubah menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan produk daerah seperti pertanian, kelautan dan pariwisata.
Upacara tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, masing-masing OPD menghadirkan 15 orang staf mewakili OPD bersangkutan dan yang bertidak sebagai komandan upacara tersebut adalah Drs. Karel.E. Huwae yang juga ada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
